Legal Void Regarding Discretion In The Police and The Urgency of Its Reformulation
DOI:
https://doi.org/10.64367/dialoglegal.v2i1.146Keywords:
Legal vacuum, police discretion, legal certaintyAbstract
Discretion is an integral part of the authority of law enforcement officers in the modern state administration system, including within the Indonesian National Police. In the context of dynamic police duties and functions that often confront unexpected situations, discretion provides a means for officers to act swiftly to maintain public order and security. However, the use of discretion by the police also carries the potential for legal issues if not supported by a clear and measurable normative framework. The fundamental problem that arises is the indication of a legal vacuum or unclear boundaries and mechanisms for implementing such discretion, which have implications for the accountability of officers' actions in the field. The absence of detailed guidelines often leads to overlapping legal interpretations and opens up loopholes for abuse of authority. It raises an urgent need to reformulate the regulation of discretion in Indonesian police law to align with the principles of a state based on the rule of law that guarantee legal certainty, justice, and the protection of human rights. This research uses a normative juridical method, an approach that focuses on the study of primary and secondary legal materials, including laws, legal literature, and other relevant normative documents. This approach aims to analyze the concept of discretion in administrative law, evaluate applicable laws and regulations, and identify normative deficiencies in current police discretionary arrangements. With this framework, this research is expected to provide theoretical and practical contributions to the development of a more responsive and accountable police legal system
References
Adnyani, N. K. S. 2021. "Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 7(2): 135-144.
Alfian, E. 2020. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." Legalitas: Jurnal Hukum 12(1): 27-37.
Arief, M. I. 2022. Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi). Jakarta: MCL Publisher.
Arif, M. 2021. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." Al-Adl: Jurnal Hukum 13(1): 91-101.
Arifin, F. 2025. "REKONSEPTUALISASI DISKRESI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NASIONAL." Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 4(01): 25-37.
Ashfiya, D. G. 2023. "Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara." Jurnal Hukum Peratun 6(1): 57-88.
Jayanti, N. 2019. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum dalam Konstruksi Politik Hukum." Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 4(2).
Luntungan, B. E. 2023. "TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." Journal Scientia De Lex 11(1): 1-13.
Munaf, Y. 2018. "Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris)." Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics 4(1): 10-24.
Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. 2025. "Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri." Jurnal Retentum 7(1): 157-168.
Putra, T. M. 2019. Pelayanan publik, good governance, dan ketahanan nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Rijal, A. H., Muin, A. M., & Inrawati, D. 2021. "Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002." Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5(3): 478-489.
Rumbawer, Y. B., Karauwan, D. E. S., & Rumbruren, A. 2024. "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara: Antara Diskresi Dan Legalitas." JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara 2.
Simanjuntak, E. P. 2018. "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine The Presence Or Absence Of Abuse Of Authority According To Government Administration Law." Jurnal Hukum dan Peradilan 7(2): 237-262.
Siregar, R. E. A. A. 2016. "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM." FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 1(1): 35-46.
Suparman, R. 2020. "Pelaksanaan diskresi Aparatur Sipil Negara dalam rangka penegakan hukum." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 6(1): 1-28.
Suteja, M. 2013. "Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi)." Jurnal Magister Hukum Udayana 2(2): 44073.
Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. 2023. "Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi." JESS (Journal of Education on Social Science) 7(2): 219-228.
Taufiqurrahman, M. 2024. "Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik." Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) 5(2): 1-17.
Zulfa, E. A., & Praptadina, S. B. 2016. "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan." Jurnal Hukum & Pembangunan 46(4): 538-551.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 I Made Juni Artawan, Evita Isretno Israhadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









